KOMPETENSI

 Indikator Pencapaian Kompetensi

Anggota

  1. Mampu membuat Surat Kuasa
  2. Mampu membuat Somasi
  3. Mampu membuat Gugatan
  4. Mampu membuat Laporan
  5. Mampu membuat Dakwaan
  6. Mampu membuat Tuntutan
  7. Mampu membuat Eksepsi
  8. Mampu membuat Pledoi
  9. Mampu membuat Replik/Duplik
  10. Mampu membuat Kesimpulan Persidangan 
  11. Mengerti tata cara Hukum Acara Pidana, Perdata, Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Khusus lainnya
  12. Mengerti tata cara pengajuan banding dan Mampu membuat memori banding
  13. Mengerti Tata cara Pengajuan kasasi dan mampu memori kasasi
  14. Mengerti tata cara Pengajuan Peninjauan Kembali dan memori Peninjauan Kembali
  15. Mengerti tata cara pengajuan Judicial Review
  16. Mampu membuat permohonan Judicial Review
  17. Mampu membuat jawaban Judicial Review sebagai Termohon
  18. Mampu memahami Metode Memutus Perkara
  19. Memahami strategi dan teknik mengajukan saksi/ahli dalam persidangan
  20. Mampu mengontruksikan Argumentasi
  21. Mampu mengontruksikan Legal Opinion
  22. Mampu Menguasai Teknik-Teknik Public Speaking
  23. Mampu Mengindentifikasi Legal Gap
  24. Mampu Menyusun Karya Tulis Ilmiah 

PraAnggota

  1. .Mampu memahami Pengantar Filsafat Ilmu
  2. Mampu memahami Pengantar Filsafat Hukum
  3. Mampu memahami Pengantar Ilmu Hukum
  4. Mampu memahami Pengantar Hukum Indonesia
  5. Mampu memahami Sumber Hukum dan Pembentukan Hukum
  6. Mampu memahami Pengantar Hukum Acara

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Indonesia Legal Leader Summit 2023

Image
  Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pamulang diberi kesempatan untuk menghadiri acara Indonesia Legal Leader Summit 2023 yang diadakan oleh HeyLaw bekerja sama dengan Universitas Borobudur dan foto bersama Dr. Awaluddin Marwan, S.H., M.H., MA., PhD (Founder & CEO HeyLaw) & Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. (Guru besar FH Universitas Sebelas Maret). Dalam konferensi kali ini, membahas terkait kemajuan teknologi yang memicu munculnya persoalan baru dalam kehidupan masyarakat. Privasi dan keamanan data menjadi titik fokus penting dalam kemajuan teknologi saat ini. Penggunaan teknologi AI seringkali melibatkan pengumpulan dan analisis data pribadi, hal ini memicu kekhawatiran terkait privasi individu. Hukum harus berkembang agar dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap potensi penyalahgunaan informasi. Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara para praktisi hukum, pakar teknologi, dan pembuat kebijakan menjadi krusial....
Read more

Kajian PPA: Pengantar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara

Image
Telah terlaksana Kajian Pendidikan PraAnggota KPS FH UNPAM pada hari Kamis, 16 November 2023. Dengan materi yang dibahas dan didiskusikan yaitu mengenai Pengantar Hukum Indonesia: Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara yang disampaikan oleh Ayunda Bulan Indah Pratiwi. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sebagai doktrin ilmu pengetahuan, Hukum Tata Negara lazimnya dipahami sebagai ilmu hukum tersendiri yang mengenai struktur ketatanegaraan dalam arti statis, mekanisme hubungan antar kelembagaan negara, dan hubungan antara negara dengan warga negara.    Dalam arti luas, Hukum Tata Negara mencakup pula Hukum Administrasi Negara (HAN) sebagai aspek Hukum Tata Negara dalam arti dinamis. Selanjutnya dikatakan pula bahwa Hukum Tata Negara (Indonesia) dapat dibedakan antara Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif. Ada beberapa istilan sebagai padanan Hukum Administrasi Negara (HAN) antara lain Hukum Tata Usaha Negara (HTUN), dan Hukum Tata Pemerintahan (HTP). Is...
Read more

Kajian Klaster A: Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Image
Telah terlaksana Kajian Rutin Klaster A KPS FH UNPAM, pada hari Kamis, 21 September 2023. Dengan materi yang dibahas dan didiskusikan yaitu mengenai Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang disampaikan oleh Abangda Dhimas Septian Mbuyantoko, S.H. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materiilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tata negara (Constitutional Court) yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji ungang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (Pasal 24C ayat (1)); Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD (Pasal 24C ayat (1)). Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan Komisi Yudisial; Memutu...
Read more